Disebut-sebut defisit, namun nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2020 membengkak dari usulan awal Rp95,9 triliun menjadi Rp97 triliun. Pembengkakan tersebut ditengarai banyak proyek titipan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengawasi ketat pembahasan anggaran itu.
Kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menduga pembengkakan tersebut menimbulkan kecurigaan banyaknya proyek titipan. Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menyampaikan bahwa anggaran defisit hingga Rp6,5 triliun. “Jadi aneh, anggaran defisit tapi postur anggaran justru membengkak,” kata Laode Jumaidin, Ketua Forum Warga Peduli Jakarta, Sabtu (23/11/2019), seperti dilansir Poskota.com.
Laode meminta agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memaksakan belanja APBD dengan kondisi keuangam defisit. “Sebab, yang menanggung pasti masyarakat karena hampir dipastikan tarif pajak dinaikkan untuk membiayai program itu,” katanya.
Dengan pembengkakan postur APBD maka kuat dugaan banyaknya proyek-proyek yang masuk tapi tanpa melalui perencanaan. “Ini jelas rawan. Saatnya KPK pasang radar, awasi ketat penyusunan anggaran ini,” katanya.
Sekdaprov DKI Jakarta, Saefullah mengakui rancangan APBD DKI 2020 naik dari rencana Rp95,9 triliun menjadi Rp97 triliun. Sehingga terancam mengalami defisit sebesar Rp10 triliun. Sebab, pendapatan tahun 2020 hanya ditarget Rp87 triliun.
Menurut Saefullah, pihaknya bersama DPRD akan melakukan pemotongan anggaran belanja pada pekan depan bersama DPRD DKI.
Saefullah mengatakan, defisit anggaran tersebut diketahui dalam rapat bersama DPRD DKI. Menurutnya, hal itu karena prediksi pendapatan DKI Jakarta tahun depan hanya mencapai Rp 87 triliun.
“Berdasarkan rapat-rapat komisi itu terungkap angka (belanja) Rp97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp87 triliun. Jadi masih ada selisih Rp10 triliun,” kata Saefullah.
Saefullah memgatakan, pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran. “Kami akan sisir anggaran, yang tidak priotitas kami coret,” katanya.
Ia menampik adanya titipan anggaran. “Oh, itu tidak akan terjadi. Kami pasti akan sisir dengan ketat. Program yang tidak perlu pasti dicoret. Program boleh banyak, angan-angan boleh banyak, rencana boleh banyak, tapi pada akhirnya kata kuncinya adalah kemampuan,” kata Saefullah.
Saefullah mencontohkan anggaran yang akan diprioritaskan seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Terkait pembahasan anggaran 2020 yang akan molor hingga pertengahan Desember 2019, Saefullah mengaku belum tahu namun tetap mendukung pembahasan anggaran hingga akhir.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mendukung adanya penyisiran terakhir dalam rapat Badan Anggaran.
“Tentu akan ada penghapusan di sektor-sektor yang tidak terlalu penting. Misalnya renovasi kantor kelurahan yang berstandar, kami tanya masih bisa dipakai tidak, kalau bisa ya sudah ditunda tahun depan,” kata Taufik.
(PK)
