Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk mengawasi program pelatihan online dalam Kartu Prakerja.
Habiburokhman khawatir program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintahan Presiden Jokowi ini justru dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan tertentu.
“Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik, dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus. Tapi pelaksanaannya sangat mengkhawatirkan, jangan sampai Pak Jokowi ditipu sama anak kecil,” kata Habiburokhman dalam rapat virtual bersama KPK, Rabu (29/4).
Ia lalu mencontohkan ada pelatihan online tentang pembuatan pempek sebesar Rp 600 ribu. Menurutnya, harga pelatihan sebesar itu tak masuk akal.
“Ada dua aspek yang harus bapak awasi dalam konteks tipikor. Pertama, proses pengadaan jasa pelatihan. Saya orang Palembang, Pak. Saya bingung ada pelatihan bikin pempek Rp 600 ribu. Itu kan ada e-katalog, kalau misalnya bapak usut pengadaan,” tuturnya.
“Pempek ya gitu-gitu aja pak, (masa) Rp 600 ribu. Belajar saja sama istri saya di rumah, di YouTube itu gratis,” lanjut dia.
Ketua DPP Gerindra ini meminta KPK untuk terus mengawasi pelaksanaan Kartu Prakerja, jika ingin membantu menyukseskan program bagi orang-orang yang memang membutuhkan.
“Jadi itu gimana penentuan harga itu, ada bikin kopi (harga pelatihannya) sekian ratus lebihlah, itu dikejar pak. Ini kita geregetan pak, kita pengin Pak Jokowi sukses dengan program Kartu Prakerja, jangan ada yang berani mengambil kesempatan,” tutup dia.
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk program Kartu Prakerja. Dalam kartu itu, terdapat 3 manfaat yang didapatkan oleh masyarakat penerimanya dengan total manfaat sebesar Rp 3.550.000.
Pertama, biaya pelatihan Rp 1 juta. Kedua, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu selama 4 bulan. Ketiga, insentif survei evaluasi program Rp 150 ribu.
(BBS)
