Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding meminta Polri untuk mengevaluasi rekanan dalam program-program pengadaan. Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja dengan Kemenkum HAM, Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia mengatakan, sumber anggaran Polri ada yang berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. Pada tahun 2020, kredit ekspor Polri mencapai sekitar USD590 juta dengan 17 rincian kegiatan.
“Kalau kita lihat agak samar-samar sebenarnya. Jadi banyak kredit ekspor di institusi kepolisian ini kalau saya lihat banyak bidang elektronik,” kata dia, Rabu (24/6/2020), seperti dilansir Merdeka.com.
Dia pun meminta Polri untuk mengevaluasi tersebut. Apalagi dia menerima laporan, bahwa pengusaha yang menjadi rekanan Polri dalam proyek-proyek itu merupakan orang yang itu-itu saja.
“Karena ada informasi kredit ekspor yang USD590 juta ini rekanan kepolisian hanya yang itu-itu saja. Saya tahu siapa pengusahanya di situ yang bermain,” ungkapnya.
Minta Polri Tertibkan
Tak hanya itu, Politikus PAN ini meminta agar pengusaha rekanan Polri tersebut ditertibkan lantaran mereka tidak hanya menjadi partner kerja sama bisnis. Lebih dari itu, lanjut dia, pengusaha rekanan itu mencoba mengatur institusi kepolisian.
“Saya kira rekanan-rekanan di kepolisian ini perlu ditertibkan. Jangan sampai mereka bertindak sebagai Kapolri swasta yang mengatur-atur institusi kepolisian. Karena saya melihat sendiri Pak Wakapolri, pengusaha yang ada di Pacific Place itu tempat kumpulnya para polisi ngatur-ngatur orang-orang yang mau Sespimti ngatur-ngatur yang mutasi dan sebagainya,” terang dia.
“Saya kira ini perlu ditertibkan. Sudah kerja proyek di institusi kepolisian, juga ngatur-ngatur institusi kepolisian. Bertindak kayak Kapolri swasta. Saya kira Pak Wakapolri tahu ini orangnya,” imbuh Sudding.
(Mdk)
