KPK Sebut Pelatihan Kartu Prakerja Tak Libatkan Ahli

0
32 views
Gedung KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti konten pelatihan yang diberikan Kartu Prakerja. Salah satunya banyaknya materi Kartu Prakerja yang tersedia gratis di YouTube.

Ini merupakan hasil kajian KPK sehingga mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 2 Juni 2020 yang meminta penyelenggaraan Kartu Prakerja gelombang 4 dihentikan sementara dan tiga gelombang sebelumnya dievaluasi dan diperbaiki.

Dalam hasil kajian KPK konten pelatihan Kartu prakerja berpotensi menimbulkan masalah. KPK mengutip riset Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) tahun 2020 yang menyebut hanya 24% konten pelatihan kartu Prakerja yang layak untuk menjadi pelatihan.

“Dari 457 konten pelatihan yang layak, hanya 55% konten pelatihan Kartu Prakerja yang sesuai untuk dilaksanakan secara online,” tulis KPK, seperti dikutip Jumat (18/6/2020), seperti dilansir CNBC Indonesia.com.

Dari hasil survei yang dilakukan KPK terhadap 327 konten pelatihan, sebesar 89% konten pelatihan di Program Kartu Prakerja tersedia gratis di YouTube dan laman www.prakerja.org. KPK juga menyebut penilaian konten pelatihan tidak melibatkan ahli.

Atas kajian ini, KPK menyarankan agar penyelenggaran atau PMO Kartu Prakerja menuangkan pedoman kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis. PMO juga harus melibatkan ahli kompeten Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam menyusun standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program.

(BBS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here