Cina mengancam akan membalas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu, 17 Juni 2020, menanda-tangani seruan untuk menjatuhkan saksi terkait penindasan etnis Uighur di Cina.
RUU untuk menjatuhkan sanksi tersebut ditujukan untuk mengirimkan pesan tegas ke Cina soal HAM. Sanksi bakal dijatuhkan kepada mereka yang dianggap bertanggung jawab atas penindasan umat Muslim minoritas Cina. RUU tersebut lolos dengan hanya satu suara ‘tidak’.
PBB memperkirakan lebih dari satu juta umat Muslim suku Uighur telah ditahan di kamp-kamp di kawasan Xinjiang, Cina. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menuding pejabat Cina sudah melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut dan berusaha menghapus budaya serta agama mereka.
Cina yang menyangkal sudah memberikan perlakuan yang salah kepada etnis Uighur, marah dengan penanda-tanganan RUU itu dan menyebut pelanggaran HAM di Xinjiang adalah sebuah fitnah dan sebuah serangan jahat terhadap Cina.
“Kami sekali lagi mendesak Amerika Serikat untuk segera memperbaiki kesalahan ini dan berhenti menggunakan Xinjiang untuk mencampuri kepentingan dan urusan dalam negeri Cina. Jika tidak, Cina akan mengambil langkah-langkah dan semua konsekuensi yang muncul menjadi beban Amerika Serikat,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Cina, seperti dikutip dari reuters.com.
Cina dan Amerika Serikat bukan pertama kali ini berselisih faham. Sebelumnya kedua negara juga silang pendapat soal penanganan pandemik virus corona dan meributkan dukungan Amerika Serikat terhadap Taiwan, yang diklaim Beijing bagian dari negara itu. Salah satu eksil etnis Uighur berterima kasih kepada Trump yang mau menyetujui RUU penjatuhan sanksi ke Cina tersebut karena itu sama seperti memberikan harapan pada etnis Uighur yang sedang putus asa.
(Rtr)
