Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Ima Mahdiah menemukan anggaran tidak wajar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk pengadaan barang-barang bagi anak SD. Jumlah anggaran yang ditemukan juga terbilang fantastis.
Temuan ini Ima ungkap saat hadir dalam acara Mata Najwa bertema “Buka-bukaan Anggaran” yang tayang di Trans 7 pada Rabu (6/11/2019) malam.
Ima Mahdiah menceritakan bahwa awalnya PDIP sudah diberi dokumen KUA-PPAS dengan anggaran total Rp 95 triliun. Lalu mereka meminta dokumen terbaru yang 89 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta tapi tidak pernah diberikan sampai hari pembahasan.
“Kita sudah tagih terus bahkan Ketua DPRD Pak Pras juga minta agar dikasih, dengan alasan SKPD belum siap,” kata Ima.
Ia menuturkan setelah mendapat dokumen terbaru pada minggu lalu, ternyata masih ada sejumlah anggaran yang janggal di sana. Najwa Shihab kemudian meminta Ima menyebutkan apa saja anggaran yang aneh tersebut.
“Contohnya, ada pengadaan pasir untuk anak sekolah SD itu totalnya bisa Rp 52 miliar. Ini bukan rehab total, rehab total beda lagi bahannya, ini kita break down khusus untuk operasional saja dari BOP, BOS,” Ima menjelaskan.
Tidak hanya pasir senilai Rp 52 miliar. Ia juga menemukan anggaran-anggaran tidak wajar lain untuk anak sekolah dasar.
“Ini pengadaan untuk anak sekolah SD, jadi saya juga enggak tahu fungsinya untuk apa. Di sini juga ada thinner sekitar Rp 40 miliar dan helm proyek Rp 34 miliar, ini anggaran Dinas Pendidikan,” imbuhnya.
Mantan staf Ahok ini berpendapat bahwa awal dari permasalah perencanaan anggaran di Pemprov DKI Jakarta adalah tidak adanya transparansi.
“Kalau misalkan dulu jamannya Gubernur sebelumnya, kita dari mulai RKPD sudah mulai di-upload. Anggota dewan hanya 106 komponen totalnya ada 200 ribu kan enggak mungkin kita bahas sampai 1-2 minggu,” ucap Ima.
Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Amin Subekti yang mewakili Gubernur Anies Baswedan yang juga hadir di Mata Najwa memberikan tanggapannya.
Menurut Amin, temuan-temuan aneh itu terjadi karena kelemahan sistem.
“Mengapa itu terjadi, sudah banyak dibahas salah satunya adalah soal kelemahan sistem. Sebagai contoh, anggaran pendidikan harus 20 persen dari total anggaran tapi sistem itu memaksa orang untuk memasukkan komponen, itu sebabnya kemudian ada komponen yang kemudian kami juga mempertanyakan,” Amin menjelaskan.
(suara.com)
