Jakarta, BarisanBerita.com,- Jangan disangka jika di internal KPK tak ada friksi. Pasalnya, paska tes kebangsaan dalam rangka penrubahan pegawai KPK menjadi ASN, perang narasi antar kelompok internal itu terekspose di publik. Apalagi beredar isu Novel Baswedan bakal digusur dari lembaga tersebut.
Hingga sekarang masih terdengar ada dua kelompok di tubuh lembaga antirasuah itu, kelompok Taliban dan India.
Soal isu Taliban sudah muncul sejak tahun 2019 dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Saat itu Neta menyebut ada isu perseteruan antara ‘polisi Taliban’ dan ‘polisi India’ di KPK.
“Sekarang berkembang isu di internal (KPK). Katanya ada polisi India dan ada polisi Taliban. Ini kan berbahaya. Taliban siapa? Kubu Novel (penyidik senior KPK, Novel Baswedan). Polisi India siapa? Kubu non-Novel. Perlu ada ketegasan komisioner untuk menata dan menjaga soliditas institusi ini,” kata Neta, beberapa waktu lalu.
Neta menyayangkan konflik terjadi di lingkup internal KPK. Ia menilai konflik tersebut terjadi karena ketidaktegasan para pimpinan KPK.
“Sejauh ini para komisioner tidak tegas dan cenderung berpihak. Novel kan baru, harusnya mereka bersinergi menjaga soliditas. Jangan karena perkara Novel tidak terungkap, lalu menjadi alasan mereka sangsi terhadap institusi Polri. Novel sendiri kan anggota Polri dulunya,” papar Neta.
Pegiat media sosial, Denny Siregar menanggapi soal kabar pemecatan Novel Baswedan dari KPK. Ia pun lantas menyebut hal itu membuktikan adanya paham Taliban di tubuh pegawai KPK yang menurutnya merupakan hasil didikan Abdullah Hehamahua.
Hal itu disampaikan Denny Siregar lewat cuitannya di Twitter, seperti dilihat pada Selasa 4 Mei 2021.
Awalnya, Denny menyinggung soal tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK usai status pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi itu berubah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Menarik. Di dalam KPK_RI, ketika ada perubahan status pegawai menjadi ASN, dibuatlah ujian tentang wawasan kebangsaan,” cuit Denny Siregar.
Adapun pada saat tes wawasan kebangsaan tersebut, kata Denny, banyak pegawai KPK yang tak lolos. Salah satunya yakni Novel Baswedan.
Hal tersebut, menurut Denny, membuktikan adanya paham kelompok Taliban di tubuh KPK.
“Dan kabarnya, banyak yang gak lolos dan bakalan dipecat. Termasuk si Nopel. Ini membuktikan di dalam KPK_RI ada kelompok taliban,” ujar Denny Siregar.
Selanjutnya, Denny mengungkapkan paham Taliban yang berkembang di wadah pegawai KPK itu merupakan hasil didikan Abdullah Hehamahua.
Menurutnya, pegawai KPK berpaham Taliban didikan Hehamahua tersebut diarahkan untuk mewujudkan misi politik mereka yakni terwujudnya negara khilafah.
“Di dalam Wadah Pegawai KPK inilah berkembang paham Taliban hasil didikan Abdullah Hehamahua, yang kemudian arahkan KPK sesuai dengan misi politik mereka yang menuju negara khilafah. Ngeri kan?,” kata Denny.
Denny Siregar pun menilai, dulunya negara bahkan tidak bisa menjangkau KPK lantaran institusi tersebut seperti negara dalam negara.
“Dulu, negara bahkan tidak bisa menjangkau KPK, mereka seperti negara dalam negara. Dan WPK ini centernya,” ujarnya.
Nah, narasi tentang kelompk garis keras itu kini muncul lagi. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas pun ikut bicara. Dia mengatakan isu Taliban di tubuh komisi antirasuah adalah hoaks politik. Busyro menduga isu itu adalah produk dari imperium para pendengung atau buzzer-buzzer politik.
“Saya persaksikan bahwa di KPK selama ini tidak pernah ada yang namanya fanatisme kelompok agama apa pun juga, baik itu Kristiani, Islam, Hindu, maupun Buddha,” kata Busyro dalam konferensi pers daring, Jumat, 7 Mei 2021.
Busyro bercerita, ia masih mengingat Christian, seorang penyidik senior di KPK berlatar belakang polisi yang beragama Kristen. Dia juga menyebut seorang jaksa bernama Kadek beragama Hindu. Busyro mengatakan dua pegawai itu adalah orang yang saleh dalam menjalankan agama mereka masing-masing.
“Dan juga Novel Baswedan cs, yang memilih pindah alih status sebagai perwira polisi pindah menjadi penyidik KPK, berhikmat di KPK untuk fokus pada KPK,” kata Busyro.
Busyro mengatakan isu Taliban di KPK ini muncul berbarengan dengan proses seleksi pimpinan KPK pada tahun 2019. Proses seleksi pimpinan KPK tersebut berlangsung tak lama setelah revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002.
Menurut Busyro, ketika itu beredar bagan yang menampilkan Novel Baswedan dan sejumlah alumni pimpinan KPK, serta memberikan narasi sesat bahwa komisi antirasuah itu menjadi sarang Taliban. Proses seleksi pimpinan KPK pun melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Busyro juga menyoroti tes wawasan kebangsaan dalam proses alih fungsi pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN). Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan ini.
Busyro mengatakan delapan dari 75 pegawai yang tak lolos itu beragama Nasrani dan Buddha. Ketua PP Muhammadiyah ini mengatakan fakta tersebut membuktikan bahwa isu Taliban sama sekali tak pernah ada di KPK. “Justru isu itu membuktikan adanya radikalisme politik yang dilakukan oleh imperium-imperium buzzer yang selalu mengotori perjalanan nilai-nilai keutamaan bangsa ini,” kata Busyro Muqoddas.
(BBS, Tmp)
