Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, belum memastikan angka defisit APBD Jakarta. Menurutnya, untuk memastikan nominal defisit akan diketahui akhir tahun.
“Defisit itu kan diketahui kalau sudah berakhir, ini belum berakhir kita masih berjuang,” kata Saefullah, Jakarta, Jumat (15/11).
Ada beragam faktor penyebab morat maritnya keuangan Jakarta. Di antaranya adalah dana bagi hasil. Pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini, kata Saefullah, pembayaran dana bagi hasil sangat kurang, ia memprediksi dana bagi hasil akan dibayar tahun depan.
Kendati demikian, Saefullah menyatakan tren pendapatan pajak DKI Jakarta terus meningkat tiap harinya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Kalau mau total dibanding tahun lalu pada hari yang sama, jam yang sama itu kita leading terus dibanding tahun lalu. Leadingnya itu antara Rp1,5 sampai Rp2 triliun,” kata Saefullah.
Saefullah optimis jika pendapatan pajak tahun ini akan menutupi kekurangan dari dana bagi hasil Jakarta.
Saefullah juga menampik, pemangkasan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena defisit anggaran. Salah satu contoh pemangkasan usulan anggaran terkait pembebasan 118 lahan.
Ia menjelaskan, dalam menjalankan program kerja, perlu ada pemilahan program prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan finansial.
“Enggak ada anggaran yang dipangkas itu kan Perda dalam eksekusinya dicicil sesuai kemampuan keuangan,” tandasnya.
Di tengah kondisi defisit Jakarta, sejumlah anggaran di SKPD untuk RAPBD 2020 dipangkas, seperti konsultan kampung kumuh oleh Dinas Perumahan. Dalam usulannya, Dinas Perumahan menyodorkan angka Rp20 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp8 miliar.
Kemudian, pemangkasan terjadi pada Dinas Bina Marga. Awalnya anggaran trotoar diusulkan sebesar Rp1,2 triliun kemudian dipangkas sebesar Rp204 milliar.
(Mdk)
