Langkah Jokowi yang mengkritisi penyerapan anggaran di Kemenkes yang rendah, dipuji anggota Komisi Kesehatan atau Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, Saleh Partaonan Daulay .Dia mengatakan hal ini juga menjadi sorotan di Komisi IX DPR.
“Saya mengapresiasi peringatan Presiden Jokowi terkait lambannya penyerapan anggatan di Kementerian Kesehatan,” kata Saleh kepada wartawan, Senin, (29/6/2020), seperti dilansir Tempo.co.id.
Saleh menuturkan, persoalan penyerapan ini menjadi perbincangan hangat di Komisi IX dalam dua kali rapat terakhir. Menurut politikus Partai Amanat Nasional ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memaparkan bahwa tingkatan penyerapan masih berada pada posisi 47 persen.
Dari 47 persen itu yang paling banyak diserap adalah anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedangkan sebesar 53 persen anggaran belum terserap. “Itu artinya masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Kemenkes,” kata Saleh.
Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini juga mengaku menerima laporan bahwa insentif tenaga medis yang menangani Covid-19 belum dibayarkan seluruhnya. Kata dia, baru sekitar 40 persen yang sudah disalurkan sedangkan sisanya masih menunggu verifikasi data dari daerah.
Saleh mengamini apa yang dikhawatirkan Presiden Jokowi jika serapan anggaran kementerian rendah. Tak banyaknya uang beredar di masyarakat akan membuat daya beli turun dan berpotensi menimbulkan krisis.
Menurut Saleh, Kemenkes beralasan rendahnya penyerapan anggaran karena adanya pandemi Covid-19. Dia pun menganggap alasan ini tak bisa diterima. Sebab, wabah tak bisa dipastikan kapan berakhir
“Kalau tidak berakhir sampai akhir tahun, lalu apakah anggaran-anggaran yang ada dibiarkan tidak terserap?” ucap Saleh.
Hal ini pun berimplikasi pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021. “Untuk apa pembahasan anggaran tahun 2021? Apa tidak cukup memakai dana sisa yang tidak terpakai di 2020?” kata Saleh lagi.
Saleh berpendapat apa yang disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet 18 Juni lalu sangat serius. Buktinya, pidato itu sengaja dipublikasikan akun resmi Sekretariat Presiden pada Ahad kemarin, 28 Juni 2020.
Ia menilai Jokowi ingin menyampaikan pesan ke publik bahwa peduli dengan apa yang terjadi di Indonesia. Terutama menyangkut persoalan Covid-19 dan ekonomi masyarakat secara luas. “Kalau tidak mau diketahui publik tidak mungkin dipublikasikan seperti itu. Ini pasti ada maksud dan tujuannya,” kata Saleh.
Dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi menyoroti serapan anggaran Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Kata Jokowi, dari anggaran penangangan Covid-19 sebesar Rp 75 triliun, yang terserap baru 1,53 persen. “Baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua,” kata Jokowi.
(BBS)
