Dianggap tak bisa bekerjsama dengan wakilnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris, kini ditinggal dari partai pendukungnya. Lalu akankan masa depan politik sang petahana akan berakhir sampai di sini?
Gerindra, salah satu partai pengusung Idris di pilkada 2015 lalu sudah memastikan menyiapkan wakil wali kota petahana, Pradi Supriatna sebagai calon wali kota Depok 2021-2026. Satu lagi partai yang dulu mencalonkan Idris, PKS, bahkan tidak menyebut namanya sebagai tiga kader internal yang disiapkan untuk menjadi calon wali kota.
Idris memang tidak tercatat sebagai kader partai manapun meski dia dianggap sebagai representasi PKS. Idris sebelumnya adalah wakil wali kota yang mendampingi Nur Mahmudi Ismail di periode kedua 2010-2015. Idris kemudian melanjutkan estafet rezim PKS di Kota Belimbing itu saat memenangkan pilkada berpasangan dengan kader Gerindra Pradi Supriatna.
Sikap Gerindra tegas. Peluang mencalonkan Idris telah ditutup sejak awal. Kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Idris yang menjadi penyebabnya. Pradi, wakil wali kota yang juga ketua DPC Gerindra Depok, tak pernah dilibatkan dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan.
Sekretaris DPC Gerindra Depok, Hamzah, mengungkapkan, memang dari luar tidak terlihat ketidakharmonisan antara Pradi dan Idris. Namun partainya kecewa karena selama empat tahun ini, Pradi tidak diberi peran yang cukup sebagai wakil wali kota.
Padahal, lanjut dia, saat mengusung Idris dan Pradi di pilkada 2015 lalu, kursi Gerindra lebih banyak dari PKS.
“Gerindra punya 9 kursi, PKS 6 kursi, kita mengalah menjadi D2 (Depok 2). Tapi dalam perjalanannya ternyata Bang Pradi itu tidak diberikan kewenangan apa pun untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik ataupun kebijakan pemerintah,” ujarnya kepada merdeka.com, Selasa (18/2) lalu.
Dia mengakui, secara undang-undang, pembuat keputusan dan pengambil kebijakan adalah wali kota, namun Pradi lebih banyak ditugasi untuk hadir di acara-acara seremonial saja. “Atas dasar itu akhirnya kita memutuskan kita mengusung kader sendiri. Pak pradi ini tidak diberikan kewenangan apa-apa, selalu ditinggal, ada keputusan dan kebijakan pemerintah tidak pernah diajak bicara,” ungkap Hamzah.
“Dikasih tugas cuma menghadiri ini, menghadiri itu, seremonial aja. Itu keprihatinan kita sehingga kita ingin pisah,” imbuhnya.
Selain itu, kata Hamzah, mengutip hasil survei, tingkat kepuasan terhadap hasil pembangunan di Kota Depok sangat memprihatinkan. Seperti di sektor kemacetan, penanganan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan.
Sementara itu PDIP yang sudah memutuskan berkoalisi dengan Gerindra mengusung pasangan Pradi-Afifah memang tidak mempertimbangkan mencalonkan Idris.
“Enggak, dari awal sudah menutup peluang. Bagi kami terlalu banyak perbedaan,” cetus Sekretaris DPC PDIP Depok Ikravany Hilman, seperti dilansir merdeka.com.
Selain perbedaan soal ideologi, Ikravany juga menilai sosok Idris tidak memenuhi kriteria kepala daerah yang tepat untuk diusung PDIP. Dia membandingkan dengan kader PDIP yang menjadi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, hingga Joko Widodo saat memimpin Solo.
“Itu ada standar tertentu, pemimpin partai itu sebetulnya bisa berbuat banyak menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah di Depok itu, Pak Idris bukan tipe seperti itu. Jadi jauhlah, kami punya keinginan Depok ini punya banyak terobosan-terobosan, tidak bisa business as usual. Nah Idris bukan orang yang pas untuk itu,” jelasnya.
(BBS)
