Jakarta, BarisanBerita.com,- Para pelaku pelecehan seksual nampaknya masih bisa bernapas lega karena pelaksanaan hukuman kebiri pada mereka masih belum bisa dieksekusi. Penyebabnya, masalah kode etik dokter yang melarang profesi mereka melakukan kebiri kimia.
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkapkan kendala dari pelaksanaan hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Salah satunya adalah para dokter yang menolak melakukan eksekusi kebiri kimia karena bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran.
“Proses eksekusi kebiri kimia, ikatan profesi dokter menolak mengeksekusi hukuman kebiri karena itu bertentangan dengan kode etik dan disiplin profesi kedokteran yang berlaku universal,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadli Zumhana dalam diskusi virtual, Selasa (28/12).
“Dokter-dokter yang tak tergabung dengan IDI juga terikat dengan etika ini. Begitu pula dokter kepolisian dan militer,” sambungnya.
Pelaksanaan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah
Fadli menjelaskan cara pelaksanaan kebiri kimia sendiri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dalam PP tersebut, disebutkan eksekusi kebiri kimia turut melibatkan petugas yang berkompetensi di bidang medis dan psikiatri.
Fadli mengatakan jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan tindakan kebiri kimia. Namun, hal tersebut justru menimbulkan permasalahan tersendiri.
“Pasal 9 huruf D, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada pelaku persetubuhan. Tentunya hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri ketika jaksa selaku eksekutor putusan hakim meminta dokter melaksanakan tindakan kebiri kimia, sementara tugas tersebut bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran. Di saat yang bersamaan, pelaksanaan putusan hakim juga merupakan satu kewajiban UU,” terang Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menyebut ada juga pihak-pihak yang menilai penerbitan regulasi mengenai hukuman kebiri masih belum jelas. Misalnya seperti mulai dari proses pelaksanaan, pengawasan, hingga pendanaannya.
“Terlebih terdapat kemungkinan terpidana dengan putusan peninjauan kembali, dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana. Apakah terdapat mekanisme rehabilitasi dan atau ganti kerugian terhadap terpidana yang sudah terlanjur dieksekusi,” imbuhnya.
(DW)
order lasuna pills – diarex for sale buy cheap generic himcolin
besifloxacin canada – order carbocisteine buy sildamax generic
probenecid online order – tegretol online cheap tegretol
neurontin 600mg cheap – neurontin 100mg over the counter buy sulfasalazine 500 mg generic
buy celebrex 200mg pills – indocin pill generic indomethacin 75mg
rumalaya drug – order endep 50mg online endep 50mg oral
diclofenac price – buy diclofenac 50mg generic buy generic aspirin over the counter
buy generic voveran – diclofenac without prescription generic nimodipine
order pyridostigmine for sale – order sumatriptan generic buy imuran without a prescription
order meloxicam 15mg online cheap – mobic 15mg generic buy toradol 10mg without prescription
buy baclofen 25mg for sale – brand baclofen 25mg how to get piroxicam without a prescription
cyproheptadine 4 mg canada – cheap periactin 4mg where can i buy zanaflex
artane cost – trihexyphenidyl over the counter voltaren gel buy online
buy accutane 40mg for sale – isotretinoin 10mg us buy deltasone 40mg pills
buy cefdinir 300mg online cheap – omnicef pills buy generic cleocin for sale
order acticin cream – buy benzoyl peroxide no prescription buy generic tretinoin online
purchase deltasone – buy deltasone generic elimite online