BarisanBerita.com,- Pemimpin Eropa mengecam PM Hongaria, Viktor Orban, terkait UU anti-propaganda LGBTQ yang disahkan 15 Juni silam. PM Belanda Mark Rutte bahkan menilai Hungaria tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai anggota Uni Eropa.
Hongaria kembali menjadi pusat perhatian dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa, Kamis (24/06). Penyebabnya adalah UU anti-propaganda LGBTQ yang baru disahkan oleh parlemen di Budapest. Legislasi itu dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan UE.
Pernyataan paling pedas datang dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. “Menurut saya, Hongaria tidak lagi memiliki tempat di Uni Eropa,” kata dia. Di hadapan PM Viktor Orban, Rutte menghardik, “Anda kelewatan. Ini sudah berlebihan,” tukasnya.
Adapun PM Belgia, Alexander De Croo, menambahkan, “homoseksualitas bukan pilihan, tapi homofobia adalah pilihan. Kita tidak bisa menerima legislasi yang melegitimasi perilaku semacam itu,” kata dia kepada Orban.
Satu-satunya kepala negara yang mengaku gay, PM Luksemburg Xavier Bettel, juga dikabarkan mendamprat Orban. “Anda sudah melewati batas.”
Hujan kecaman terhadap Hongaria mendominasi jalannya hari pertama KTT Uni Eropa di Brussel. Agenda utama pertemuan sebenarnya berkisar pada hubungan dengan Rusia dan Turki, serta program pemulihan ekonomi pascapandemi.
Kanselir Jerman, Angela Merkel, mengakui pembahasan di hari pertama berlangsung “kontroversial, tapi juga dilakukan dengan sangat jujur.”
“Kami menegaskan nilai-nilai fundamental yang sedang kami perjuangkan,” dan bahwa Hongaria akan “berurusan dengan Komisi Eropa.”
Kenapa UU Hongaria kontroversial?
Legislasi baru itu sebenarnya dibuat untuk menggandakan hukuman bagi pelaku pedofilia. Namun amandemen yang diloloskan 15 Juni lalu itu juga melarang promosi atau pencitraan gaya hidup homoseksual di kalangan usia di bawah 18 tahun.
Menurut pegiat HAM, UU anti-pedofilia akan berdampak pada kurikulum pendidikan seksual, konten iklan atau larangan tayangan siaran televisi yang menampilkan gaya hidup homoseksual kecuali sudah lewat tengah malam.
Nantinya, tenaga pengajar pendidikan seksual akan dibatasi dan dipilih secara langsung oleh pemerintah.
Orban mengaku tidak memahami reaksi dramatis pemimpin Eropa. Dia membantah jika Undang-undang tersebut dibuat untuk membidik minoritas seksual. “Hal ini bukan untuk memerangi homoseksualitas,” kata dia kepada wartawan.
“UU ini adalah tentang hak anak-anak dan orang tua, tentang bagaimana mereka belajar tentang seksualitas, dan bahwa keputusan untuk mengajarkan hal itu sepenuhnya berada di tangan orang tua.”
Namun demikian, beragam pengamat mencurigai adanya niatan politik oleh Orban untuk memancing keributan demi dukungan elektoral jelang pemilu 2022 mendatang.
Orban yang berkuasa sejak 2010 selama ini bisa mengandalkan dukungan mayoritas mutlak di parlemen. Tapi saat ini, koalisi partai Fidesz dan KDNP bersaing ketat dengan oposisi dalam berbagai jajak pendapat.
(DW/Febrian)
