BarisanBerita.com,- Masuk di tahun 2022, banyak posisi Kepala Daerah kosong. Kondisi ini menjadi peluang dan juga ancaman terkait pengisian kursi-kursi kosong tersebut. Kementerian Dalam Negeri pun menjadi key central dalam penentuan posisi kursi-kursi kosong itu.
Presiden pun menambah posisi di Kementrian Dalam Negeri, yaitu Wakil Menteri. Tak jelas apa maksu di balik penambahan tersebut, namun pihak oposisi punya pandangan sendiri atas persoalan tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menganggap keputusan Presiden Joko Widodo menambah kursi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) menjadi upaya agar Mendagri Tito Karnavian tidak “bermain sendiri”.
Sebab, Kemendagri bakal menentukan pejabat kepala daerah pengganti gubernur, bupati, maupun wali kota yang masa jabatannya habis sebelum 2024.
“Wajar kalau ada yang melihat ini bagian kasak kusuk dari katakan quote on quote pemeritnah untuk jaga-jaga macam-macam, jadi takutnya macam-macam. Misalkan Mendagri nanti akan banyak berperan dalam Pjs (pejabat sementara) 2022-2024,” kata Mardani saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Jumat (7/1) sore.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS itu memperkirakan kursi kepala daerah baru akan diisi oleh pejabat hasil Pemilu pada sekitar awal 2025. Setidaknya, kata Mardani, orang yang ditunjuk Kemendagri akan menjabat selama 2,5 tahun.
Mardani menduga kemunculan kursi Wamendagri dilakukan agar Tito tidak menentukan semuanya sendiri.
“Mungkin satu lain hal tidak ingin dikuasai sendiri, ingin agar ada yang jagain di situ. Apalagi kalau nanti yang terpilih dari kalangan parpol, makin jelas lagi analisa publiknya,” ujar Mardani.
Mardani mengatakan Fraksi PKS sejak awal sudah tidak menyetujui kebijakan penambahan Wakil Menteri. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki banyak menteri.
Di sisi lain, Wakil Menteri hanya akan membuat birokrasi menjadi gemuk, pengambilan rantai keputusan lebih panjang, dan memberatkan anggaran.
Mardani menyarankan agar posisi Wakil Menteri tidak perlu diisi.
“Agar sesuai dengan reformasi birokrasi kembali saja nggak usah ada posisi wamen, cukup menteri,” ujar Mardani.
“Dikosongin, nggak usah ada yang ngisi, paparnya menambahkan.
Sementara itu, Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya percaya dalam Tito akan transparan saat menunjuk 271 kepala daerah.
Menurutnya, pengalaman Pilkada 2020 membuktikan bahwa orang-orang yang menjadi pejabat sementara memastikan Pilkada berjalan secara demokratis.
“Kami percaya kepada Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri bahwa beliau mengedepankan transparansi itu,” kata Hasto di Sekolah Partai PDI P, Jumat (7/1).
Mardani menduga kemunculan kursi Wamendagri dilakukan agar Tito tidak menentukan semuanya sendiri.
“Mungkin satu lain hal tidak ingin dikuasai sendiri, ingin agar ada yang jagain di situ. Apalagi kalau nanti yang terpilih dari kalangan parpol, makin jelas lagi analisa publiknya,” ujar Mardani.
Mardani mengatakan Fraksi PKS sejak awal sudah tidak menyetujui kebijakan penambahan Wakil Menteri. Menurutnya, pemerintah sudah memiliki banyak menteri.
Di sisi lain, Wakil Menteri hanya akan membuat birokrasi menjadi gemuk, pengambilan rantai keputusan lebih panjang, dan memberatkan anggaran.
Mardani menyarankan agar posisi Wakil Menteri tidak perlu diisi.
“Agar sesuai dengan reformasi birokrasi kembali saja nggak usah ada posisi wamen, cukup menteri,” ujar Mardani.
“Dikosongin, nggak usah ada yang ngisi, paparnya menambahkan.
Sementara itu, Sekjen PDI P Hasto Kristiyanto menyatakan pihaknya percaya dalam Tito akan transparan saat menunjuk 271 kepala daerah.
Menurutnya, pengalaman Pilkada 2020 membuktikan bahwa orang-orang yang menjadi pejabat sementara memastikan Pilkada berjalan secara demokratis.
“Kami percaya kepada Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri bahwa beliau mengedepankan transparansi itu,” kata Hasto di Sekolah Partai PDI P, Jumat (7/1).
(CNN)
