Jakarta, Barisanberita.com,- Ketua Jakarta Corruption Watch (JCW), Manat Gultom, menyoroti penggunaan anggaran di Sudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Selatan Tahun 2019, untuk kegiatan Pemusatan Latihan dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota total Rp 429,636,400, dengan rincian, yaitu honor pelatih Rp 20,000,000, honor petugas lapangan Rp 4,800,000, uang saku peserta Rp 32,400,000, belanja barang pakai sandang Rp 12,073,105, belanja barang habis pangan (air mineral) Rp 2,232,000, dan sewa tempat Rp 136,250,120, serta lainnya.
Salah satu anggaran yang disorot JCW adalah belanja sewa tempat alias menginap di hotel, yang sampai saat ini larangan tentang sewa tempat masih belum dicabut.
“Saya melihat penggunaan anggaran Paskibraka, untuk belanja sewa tempat yang sudah terpakai Rp 135,780.000, sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2015 tentang larangan kegiatan di hotel,” kata Manat Gultom.
Di peraturan itu, tambah Manat, kegiatan di hotel boleh dilakukan asal memenuhi tiga syarat, yaitu pertemuan yang memiliki urgensi tinggi terkait dengan pembahasan materi bersifat strategis atau memerlukan koordinasi lintas sektoral, memerlukan penyelesaian secara cepat, mendesak, dan terus-menerus (simultan), sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor, lalu tidak tersedia ruang rapat kantor milik sendiri/ instansi pemerintah di wilayah tersebut, sehingga memerlukan waktu penyelesaian di luar kantor, kemudian lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan.
“Dan saya menduga kegiatan menginap anggota Paskibraka Jakarta Selatan di hotel dari tahun ke tahun selalu di hotel yang sama, yaitu hotel “M”, beraroma KKN,” ujarnya.
Manat juga menilai sewa tempat untuk Paskibraka oleh Sudin Pemuda dan Olahraga Jakarta Selatan sangat besar dibanding Sudin Pemuda dan Olahraga wilayah Jakarta lainnya. “Nanti saya juga akan ungkap anggaran lainnya di Sudin Olahraga Jaksel yang luar biasa besarnya dan diduga bernuasa KKN,” ungkapnya tegas.
(AP)
