Charity is no substitute for justice withheld—Saint Augustine
BarisanBerita.com,- Salah satu cara menggaet suara di Pemilu adalah pembagian bantuan sosial (Bansos) untuk rakyat. Selain tak melanggar hukum, bagi-bagi bantuan sosial juga dianggap efektif mengangkat citra diri.
Tak beda dengan presiden sebelumnya, kali ini Presiden Jokowi juga “jualan” Bansos di waktu yang berdekatan dengan hari pencoblosan 2024 ini.
Meski dianggap tak fair, namun program bagi-bagi bantuan tersebut dianggap manjur mengangkat elektabilitas.
Indonesia Budget Center (IBC) mencatat ada ratusan triliun bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah. Masuk ke tahun politik, dana ini disebut rawan menjadi embel-embel kampanye pasangan calon tertentu.
IBC pun mengusulkan agar penyaluran bansos ke masyarakat ditunda. Penundaan bansos ini dimaksudkan agar tidak ada unsur-unsur politik yang disematkan dalam penyalurannya. Dengan begitu, penyaluran bansos di tahun politik perlu berkaca pada aturan yang berlaku.
Ekonom sekaligus Director of Digital Economy Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, menilai pada momen Pemilu memang sangat rentan bansos digunakan sebagai ajang memikat pemilih.
“Sangat erat kaitannya dengan pemilu tahun 2024. Hampir setiap gelaran pemilu, ada saja cara untuk memikat pemilih dengan cara bagi uang secara resmi seperti pembagian bansos,” kata Nailul Huda seperti dilansir Liputan6.com, Senin (8/1/2024).
Makanya ia tidak heran tahun kemarin dan tahun ini ada dana bansos beras. Dalihnya adalah El-Nino tapi tetap saja rawan ditunggangi kepentingan politik, terutama kepentingan Istana.
“Ini adalah keuntungan dari “pemegang” kekuasaan terhadap jalannya pemilu,” ujarnya.
Nailul menjelaskan, sesungguhnya pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu dari tiga strategi utama pengentasan kemiskinan. Bantuan sosial diarahkan untuk dua hal, yakni pertama, penguatan daya beli masyarakat miskin agar kenaikan kebutuhan tidak menyebabkan orang semakin miskin.
“Jadi, orang miskin apabila diberi bansos untuk tujuannya mereka bisa membeli barang kebutuhan seperti bahan pangan dan sembako,” ujarnya.
Sementara, Kelompok buruh menilai penyaluran program bansos 2024 rawan politisasi jelang Pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024. Adapun sejumlah program bansos direncanakan mulai cair pada Januari ini, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bansos beras 10 kg, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP).
Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban memandang program bantuan sosial yang akan diluncurkan Januari-Maret 2024 memang bagus. Hanya saja, saat ini ia melihat itu sudah sarat dengan kepentingan.
“Sebahagian masyarakat akan menilai bahwa bantuan ini tidak murni lagi kalau dilihat dari sisi bantuan murni, tetapi satu syarat untuk kampanye,” kata Elly kepada Liputan6.com, Senin (8/1/2024).
Menurut dia, semuanya sekarang dikaitkan dengan Pilpres, dimana ada anak Presiden yang sedang mencalonkan diri, ditambah ada faktor ketidaknetralan Presiden saat ini.
“Bansos dibutuhkan terutama mereka yang masuk dalam kategori buruh dan miskin. Hanya saat ini kita menilai bantuan ini sarat dengan muatan politik,” ungkapnya.
Elly tidak menyangkal jika penyaluran bansos saat ini bakal menimbulkan pro dan kontra. Sehingga, ia berpendapat sebaiknya itu dihentikan sementara hingga pilpres usai.
“Memang ini program pemerintah. Kalaupun harus dijalankan saat ini, dapat kah dipastikan bahwa bantuan yang beredar adalah dari pemerintah, tapi bukan dari parpol,” tegas dia.
Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sebaiknya penyaluran bansos jangan dihentikan karena rakyat membutuhkan. Termasuk buruh korban PHK yang sudah tidak punya penghasilan.
Namun, Said Iqbal mensyaratkan pencairannya jangan dilakukan sekaligus. Khususnya pada Februari 2024 nanti, dimana ia menyarankan penyaluran bansos dilakukan selepas waktu pencoblosan.
“Tetapi penyaluran bansos jangan dirapel 3 bulan, melainkan disalurkan per bulan. Dimana khusus penyaluran bansos bulan Februari dibagikan tanggal 29 Februari pasca pemilu. Sehingga tidak ada politisasi bansos terhadap pemilu,” ujarnya kepada Liputan6.com.
Sementara untuk pencairan per Januari ini, ia tidak mempermasalahkannya lantaran jeda waktu antara penyaluran dan tahap pencoblosan masih terhitung jauh.
“Penyaluran Januari tidak akan ada pengaruh karena pemilu masih 14 Februari, rakyat sudah lupa. Prinsipnya bulan Februari tidak ada penyaluran bansos dan bansos tidak boleh dirapel 3 bulan di muka,” tegasnya.
(BBS/Bobby)
