Jakarta, Barisanberita.com,- Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk siswa PAUD di wilayah kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, yang sangat dibutuhkan warga bagi perbaikan gizi anak-anak mereka, ternyata dianggap tak adil alias pilih kasih dalam penerapannya.
Demikian dikatakan salah satu tokoh masyarakat yang tak mau disebutkan namanya, Jumat, (14/6/2019).
Tokoh masyarakat tersebut menambahkan, hal ini mengemuka karena hanya satu sekolah, yaitu PAUD An Najihin saja yang menerima bantuan tersebut, dengan nilaianggaran Rp 91 juta untuk satu tahun, padahal masih ada lima PAUD lainnya yang juga membutuhkan. “Itu pilih kasih namanya. Apalagi kami tak pernah mendapat sosialisasi tentang adanya program dan anggaran tersebut,” katanya.
Dari penelusuran media ini, salah satu PAUD yang tak menerima bantuan tersebut adalah PAUD At Tholibin. Sekolah untuk anak usia dini yang dikenal sebagai PAUD percontohan ini, rata-rata siswanya berasal dari keluarga tak mampu, namun sama sekali tak tersentuh program perbaikan gizi tersebut.
Sektertaris PAUD At Tholibin, Sri Muryati, membenarkan pihaknya sama sekali tak menerima PMT untuk siswa. “PAUD At Tholibin tak mendapat bantuan PMT, pak,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Terkait itu, media ini mengonfirmasi Lurah Gandaria Selatan, M. Zein, Jumat,(14/6/2019) di kantornya.
M. Zen didampingi Sekel, Wika, dan Staf, Obaja, mengatakan pemberian PMT kepada PAUD An Najihin sudah sesuai ketentuan dari Kapenko.
Sementara, Obaja menjelaskan, pihaknya saat itu menyerahkan 6 nama PAUD ke Suku Badan Kantor Perencanaan Pembangunan Kota (Kapenko), lalu badan tersebut yang memutuskan PAUD An Najihin sebagai penerima bantuan tersebut,”Pihak Kapenko saat yang menentukan PAUD An Najihin sebagai penerima PMT,”katanya.
Pernyataan berbeda disampaikan Sekel Wika, yang mengatakan pemberian PMT pada PAUD An Najihin karena terdesak tenggang waktu dari Kapenko, sehingga pilihannya saat itu adalah PAUD An Najihin.
Sementara, Lurah M. Zein mengatakan, pihaknya akan mensosialiasikan program PMT, dan akan memperbaiki kegiatan setelah adanya laporan, serta keluhan warga terhadap kegiatan tersebut.
Di tempat terpisah pihak Suku Badan Kapenko Jaksel, diwakili Kasubid Pemerintahan, M Taufik, saat dikonfirmasi, Jumat (14/6), di ruang kerjanya, membantah jika Kapenko ikut menentukan PAUD mana saja yang berhak menerima PMT tersebut. “Kapenko tak memliki kewenangan untuk menentukan PAUD mana saja yang menerima PMT. Semua diserahkan ke pihak kelurahan karena mereka yang mengetahui kondisi wilayah,” katanya tegas.
Dari wawancara media ini, ternyata pemberian PMT untuk siswa PAUD sebenarnya bisa dilakukan secara merata sesuai jumlah PAUD yang ada, seperti di Kelurahan Cilandak Barat, yang memiliki 7 PAUD, semuanya menerima bantuan PMT dari total nilai anggaran Rp 99 juta.
(wo/Ap)
