Jakarta, BarisanBerita.com,- Langkah AHY yang menuduh orang luar berniat mengacak-acak partainya menjadi blunder. Bukan hanya terkesan bombastis, namun dari strategi politik, aksi menuding Istana juga dianggap dinilai salah kaprah.
Setelah sejumlah internal menuding Moeldoko “bermain” dalam kemelut Demokrat, kali ini petinggi partai besutan SBY malah membantah ucapan telah menuduh Ketua KSP tersebut.
Polemik isu kudeta Partai Demokrat semakin memanas. Kepala Staf Presiden Moeldoko meminta Partai Demokrat tidak melakukan fitnah terhadapnya. Bahkan, Moeldoko sempat meminta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi pemimpin yang kuat dan tidak terombang ambing.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Saya Herzaky Mahendra Putra menuturkan, munculnya nama Kepala Staf Presiden Moeldoko yang dikaitkan dengan isu kudeta partai tidak keluar dari pernyataan yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.
Herzaku menjelaskan, seperti dilansir Merdeka.com, AHY tidak menyebut nama Moeldoko secara terbuka karena menghormati tokoh yang lebih senior.
“Meski mengetahui dari berbagai keterangan dan informasi yang sudah diverifikasi, Ketua Umum kami memilih tidak menyebut nama Pak Moeldoko secara terbuka untuk menghormati beliau sebagai senior. Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono memilih untuk memohon klarifikasi langsung pada Bapak Presiden,” ujar Herzaky melalui pesan tertulisnya, Kamis (4/2).
Dia menegaskan, langkah politik yang diambil AHY dengan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo dan menyampaikan secara terbuka kepada publik sebagai upaya preventif. Dia mengklaim langkah ini berhasil menyurutkan upaya-upaya untuk menggalang suara bagi kongres luar biasa (KLB).
Menurutnya, Partai Demokrat belajar dari kasus pecahnya partai politik hingga terjadinya dualisme kepemimpinan dan berujung KLB.
“Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa. Masih lekat dalam ingatan kita, beberapa partai yang terlambat mengantisipasi sehingga akhirnya terjadi KLB dan dualisme kepengurusan yang melemahkan partai,” ucapnya.
Demokrat sudah mengendus sejumlah mantan kader digunakan sebagai kaki tangan untuk melakukan penetrasi pada struktur partai di bawah komando AHY. Namun pihaknya mengklaim upaya ini tidak berhasil karena seluruh struktur DPC dan DPD kompak setia pada AHY.
“Upaya pengambilalihan paksa ini tidak sehat bagi perkembangan demokrasi di Indonesia dan tidak boleh terjadi lagi.”
Herzaky melihat ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak di luar partai. Namun Partai Demokrat kembali menegaskan, ini bukan perintah Presiden atau jajaran kabinet.
“Kita masih ingat komitmen Presiden Jokowi untuk menegakkan demokrasi dan politik yang beradab. Atas dasar komitmen itu dan menjaga komunikasi dengan Bapak Presiden yang sudah terjalin baik selama ini, Ketua Umum kami berkirim surat, memohon klarifikasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan partai Demokrat agar tidak menuduh dirinya akan mengkudeta untuk maju jadi calon Presiden 2024. Dia pun sudah mengingatkan agar tidak mencatut nama orang lain dalam masalah partai.
“Jangan lagi nembak kanan-kiri main pukul orang ditembak, ya pak Yasonna Laoly kena lah siapa lagi tuh? PKB ditembak lah. NasDem ditembak katanya, wong apa urusannya? Itu ketawa semua itu. Apa ya urusannya?” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu (3/2).
“Tapi juga marah, jadi saya ingatkan hati-hati jangan memfitnah orang. Hati-hati saya sudah ingatkan,” tambah Moeldoko.
Tidak hanya itu, Moeldoko meminta agar Demokrat tidak membangun isu kudeta untuk menarik simpatik orang. Dia mengakui hingga saat ini belum berencana untuk bertemu Ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ataupun Susilo Bambang Yudhoyono.
“Saya enggak ngerti ya menurut saya sih enggak ada apa-apa. Bagi saya sih enggak ada apa-apa,” ungkap Moeldoko.
(BBS, MDK)
