Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira meminta Bawaslu turun tangan terkait munculnya spanduk-spanduk provokatif yang berterbaran di Kota Depok. Terlebih spanduk bertuliskan ‘PKI Perjuangan’ yang disinyalir untuk menyindir PDIP.
Sebagaimana diketahui, muncuk spanduk bertuliskan “Kami Warga Muhammadiyah Tidak Rela Kota Depok Dipimpin PKI Perjuangan” yang terpasang di sejumlah wilayah di Kota Depok.
“Ini provokasi. Tugas Bawaslu untuk menertibkan,” kata Andreas seperti dilansir Suara.com, Selasa (8/9/2020).
Kendati meminta Bawaslu menertibkan, Andreas berujar PDIP belum terpikirkan untuk melaporkan spanduk provokatif itu kepada kepolisian. Hanya saja, ia memgingatkan kepada jajaran PDIP di Kota Depok agar tidak terpengaruh terhadap narasi provokatif, semisal yang tertera di spanduk.
“PDI Perjuangan tetap fokus pada pemenangan Pilkada, tidak harus terpengaruh dengan provokasi,” kata Andreas.
Tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok baru saja dimulai sudah muncul aksi dengan memainkan isu sentimental.
Spanduk bertuliskan: Kami Warga Muhammadiyah Tidak Rela Kota Depok Dipimpin PKI Perjuangan, dipasang di sejumlah tempat di Kota Depok. Spanduk-spanduk itu, antara lain ditemukan di Jalan Keadilan, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas.
Menurut analis Political and Public Policy Studies Jerry Massie pemasangan spanduk yang berpotensi menciptakan kegaduhan itu patut dicurigai sebagai upaya untuk menyindir PDI Perjuangan.
“Ini saya curiga sindiran pada salah satu partai. Setidaknya hal ini tak perlu terjadi lantaran selain black campaign ini juga bisa bikin gaduh,” kata Jerry , Selasa (8/9/2020).
Untuk mencegah terjadi kegaduhan pada pelaksanaan pilkada, motif pemasangan spanduk sekaligus aktornya mesti diungkap.
(BBS)
