BarisanBerita,- Bantuan sosial (Bansos) menjadi salah satu perangkat yang diandalkan penguasa untuk memenangkan pemilu. Berdalih demi menjaga stabiltas sosial dan keamanan, inkumben kerap menggunakan statemen itu sebagai dalih menanggapi kritik keras para rival.
Pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho, menjelaskan soal bantuan sosial atau bansos di tengah tahun politik. Di tahun politik, bansos sebagai program pemerintah mengatasi kemiskinan, baik di tingkat daerah maupun nasional, sering disalahgunakan.
Menurut dia, penyalahgunaan bansos itu biasanya dilakukan oleh inkumben atau yang didukung oleh inkumben. “Dengan mengakui ini program saya,” kata Yanuar, memberikan contoh penyalahgunaan bansos di tahun politik, di gedung Tempo, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Januari 2024.
Dia menyatakan, salah satunya yaitu informasi yang muncul sekarang bahwa bansos adalah program Presiden Joko Widodo atauJokowi. “Kalau kamu tidak memilih dan mendukung Jokowi bansos dihentikan, itu salah,” kata dia, seusai diskusi bertajuk “Outlook Perlindungan Sosial 2024”.
Menurut Yanuar, pembohongan dalam narasi bansos milik paslon tertentu harus dihentikan. Dia mengatakan, menteri yang terlibat membagi-bagi bansos penting untuk diprotes. Namun yang lebih penting adalah narasi yang dibawakan seolah-olah bansos milik paslon tertentu itu perlu dihentikan.
Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara soal heboh usulan pemberian bantuan sosial (bansos) ditunda sampai pemilu kelar. Ari menegaskan pemberian bansos tidak ada kaitannya dengan proses pemilu.
“Harus diingat bahwa bansos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat/keluarga miskin, yang pendanaannya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama pemerintah dengan DPR. Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” kata Ari kepada wartawan, Kamis (04/01).
Ari mengatakan bansos saat ini diperlukan bagi rakyat kecil di tengah kondisi yang sulit akibat kenaikan kebutuhan pokok. Dia mengatakan tujuan utama bansos yakni sebagai bantalan agar masyarakat dapat bertahan menghadapi kesulitan yang ada.
“Terkait permintaan untuk penundaan penyaluran bansos selama pemilu, kita juga harus memikirkan rakyat/keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan pokok. Karena tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan/perlindungan sosial agar masyarakat/keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan supply chain yang berdampak pada kenaikan harga pangan global,” ujarnya.
Ari mengatakan bansos adalah salah satu instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, dengan melakukan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin.
“Selain menyalurkan bansos, pemerintah juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui program perbaikan infrastruktur pemukimam baik di desa, kawasan perdesaan dan perkotaan. Dengan strategi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024,” ujarnya.
Ari membeberkan target sasaran bansos terdata jelas, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari data-data. Dia menekankan pemerintah terus melakukan perbaikan dari kualitas implementasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.
(BBS, DW/Bowo)
