In politics, what begins in fear usually ends in failure. (Samuel Taylor Coleridge)
BarisanBerita.com,- Minim pengalaman politik dan egosentris dianggap banyak pihak membuat elektoral AHY tak juga naik. Gagasan mencuatkan isu kudeta dianggap bisa menarik simpati, namun malah berujung “senjata makan tuan”.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyebut terdapat beberapa pihak yang berencana mengkudeta kursi ketua umum Partai Demokrat. AHY menyebut rencana kudeta juga berasal dari pihak pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyatakan tudingan kudeta menunjukkan internal Demokrat lemah.
“Masalah konsolidasi internal partai adalah tanggungjawab utama dari AHY sebagai ketum. Mohon maaf, ini justru menunjukkan kelemahan mas AHY yang tidak bisa menertibkan anggotanya,” kata Djarot saat dihubungi, Selasa (2/2).
Djarot menyebut, apabila konsolidasi Demokrat kuat, maka tidak perlu khawatir ada intervensi dari luar atau dari pemerintahan.
“Kalau konsolidasi partai kuat, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan terhadap intervensi dari luar, sekuat apapun intervensi tersebut,” katanya.
Mantan Gubernur DKI itu juga menilai, langkah AHY meminta klarifikasi pada presiden Jokowi juga tidak tepat alias salah alamat.
“Berkirim surat ke presiden Jokowi yang menyangkut masalah persoalan konsolidasi internal partai justru salah alamat,” katanya.
Djarot menyarankan agar AHY berkirim surat terlebih dahulu ke SBY. “Mungkin yang lebih tepat apabila AHY berkirim surat atau berkoordinasi dengan pak SBY selaku ketua badan pembina PD,” ucapnya.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai tergesa-gesanya AHY mengumuman soal kudeta di partainya, tak hanya dianggap salah strategi, tapi juga menoba mengikuti jejak ayahnya, SBY, untuk menerapkan “ playing victim”.
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab meyakini isu kudeta berembus karena SBY mulai panik lantaran elektabilitas putra kesayangannya itu tak kunjung meningkat alias belum moncer di papan survei. “Kepanikan SBY karena dukungan terhadap AHY belum menunjukan kenaikan signifikan,” kata Fadhli, dilansir SINDOnews, Selasa (2/2/2021).
Analis politik asal UIN Jakarta itu menilai kepanikan itu terlihat karena SBY menyadari berbagai momentum politik kedepan juga cukup berat. Isu normalisasi Pilkada Serentak yang tadinya mendapat dukungan mayoritas parpol tiba-tiba berubah arah menjadi pukulan bagi ‘Demokrat’ karena dinilai menutup jalan bagi AHY untuk membuktikan diri.
“Momentum Pilkada Serentak, khususnya DKI sebetulnya adalah ajang bagi AHY sebelum melenggang ke Pilpres 2024. Tetapi momen itu mendapat hadangan, sehingga kemungkinan besar Pilkada digelar setelah Pilpres 2024,” ujarnya.
Karenanya, Demokrat mulai memainkan strategi lain untuk dapat meraih simpati masyarakat melalui isu ‘intimidasi’ di internalnya. Fadhli menganggap, isu ini mengingatkan pola ‘Playing victim’ yang dinilai ampuh untuk merengkuh citra elektoral dari masyarakat.
“Citra yang ingin dibangun adalah adanya intimidasi dari pihak istana yang ingin memecah belah partai Demokrat,” pungkasnya.
(Mdk)
