BarisanBerita.com,– Isu soal tak laiknya Formula E diselenggarakan di tengah pandemi, kini juga ditambah lagi sejumlah fakta yang disorong Parti Solidarita Indonesia (PSI). Partai baru ini tampaknya memang tak bakal membiarkan ajang adu balap mobil eletrik itu, menggerus uang rakyat milik warga Ibu Kota.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik kontrak penyelenggaraan Formula E selama lima tahun berturut-turut di Ibu Kota.
Sebab, Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian mengatakan, perhelatan Formula E di negara lain justru merugikan.
“Faktanya banyak negara yang cabut kontrak sebelum lima tahun karena merugi,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu, (8/9/2021) seperti dilansir Tempo.co.
Justin mencontohkan Formula E di Montreal, Kanada yang tak memberi untung. Sebab, pemerintah kota Montreal tak mau menghabiskan uang untuk Formula E. Menurut dia, UMKM lokal yang terlibat juga mengaku rugi lantaran jumlah penonton di bawah prediksi.
“Permasalahan ini juga dialami Jakarta dan ingat ini kondisi sebelum Pandemi Covid-19 jadi sulit membayangkan Formula E dapat dijalankan 5 kali berturut-turut,” jelas dia.
Contoh lainnya adalah Formula E di Miami, Amerika Serikat. Pemerintah setempat mengakhiri Formula E yang rencananya digelar 2015, karena protes jalur lintasan yang berada di daerah konservasi lahan basah.
Kemudian Formula E di Moscow, Rusia yang seharusnya diselenggarakan 2016 batal lantaran masalah penutupan jalan.
“Belajar dari negara lain, kita bisa lihat Formula E itu proyek rugi,” ucap Justin.
Untuk itu, PSI menagih lagi revisi studi kelayakan Formula E. Menurut Justin, pengajuan hak interpelasi adalah satu-satunya jalan formal untuk mengungkap untung-rugi Formula E bagi Ibu Kota.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan kota-kota lain yang menyelenggarakan Formula E tidak punya klausul commitment fee kecuali Jakarta.
“Dari 24 kota yang menyelanggaran, riset kami, bisa jadi kami kurang dalam tapi kami sudah coba mencari setiap kota yang menyelenggarakan, kami tidak menemukan commitment fee di dalamnya,” kata Anggara dalam sebuah diskusi daring, Jumat, 3 September 2021.
Anggara mengatakan BUMD DKI Jakarta, yaitu PT Jakarta Propertindo alias Jakpro terikat kontrak dengan Formula E Operations (FEO) untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik itu selama lima tahun. Jakpro diwajibkan membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar per tahun.
Selain itu, kata Anggara, dalam kontrak juga disebutkan ada penambahan pembayaran sebesar 10 persen di setiap tahunnya. Maka jika ditotal selama 5 tahun, kata Anggara, nilai commitment fee Formula E mencapai Rp 2,3 triliun.
“Seluruh dana itu berasal dari APBD,” demikian anggota DPRD DKI ini lebih jauh..
Menurut Anggara, PT Jakpro sudah pernah membayar commitment fee sebesar Rp 360 miliar pada 2019 untuk penyelenggaran Formula E tahun 2020. Namun, ajang tersebut batal digelar di tahun 2020.
Selanjutnya pada tahun 2020, PT Jakpro kembali membayar commitment fee tahap 1 sebesar Rp 200 miliar untuk penyelengaraan Formula E di 2021. Namun, Anggara mengaku mendapat kabar bahwa Jakarta juga tak masuk sebagai kota penyelenggara Formula E di tahun 2021. Dari dua kali pembayaran commitment fee itu, kata Anggara, duit yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 560 Miliar.
“Commitment fee (Formula E) itu sifatnya hangus,” kata Anggara lagi.
(BBS)
