Ribka Tjiptaning menanggapi santai terkait Fraksi PDI Perjuangan yang merotasi Ribka dari Komisi IX DPR ke Komisi VII DPR.
Menurut Ribka, dengan rotasi tersebut dirinya tentu harus belajar hal baru terkait energi dan minyak sesuai dengan bidang komisi.
“Santai aja. Cuma lucu dan harus belajar. 17 tahun urus orang sakit, sekarang urus minyak, listrik,” kata Ribka saat dihubungi, Selasa (19/1/2021).
Terkait pemindahan dari Komisi IX ke Komisi VII, Ribka mengaku dirinya juga mengetahui hal tersebut berdasarkan surat.
Dia mengatakan, tidak ada pesan khusus dari pimpinan Fraksi PDIP baik Ketua Fraksi Utut Adianto maupun Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto kepada dirinya perihal pemindahan.
“Enggak ada. Tahu-tahu ada surat di ruanganku kemarin sore,” ujar Ribka.
Sementara itu, Ribka yang sudah pindah ke Komisi VII per hari ini mengungkapkan kondisinya di rapat perdana yang diikutinya Diketahui pimpinan rapat juga sempat menyambut Ribka.
“Ya senyum-senyum aja,” kata Ribka.
Sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan melakukan rotasi terhadap anggota DPR Ribka Tjiptaning. Ribka yang sebelumnya menempati Komisi IX, kini dipindahkan oleh fraksi ke Komisi VII. Selain Ribka, ada sejumlah anggota lain yang ikut dirotasi.
Informasi mengenai rotasi sejumlah anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan itu diperoleh melalui surat perihal perubahan penugasan alat kelengkapan dewan. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Wuryanto.
Adapun sejumlah anggota yang dirotasi berdasarkan surat tersebut di antaranya Ihsan Yunus yang sebelumnya pimpinan di Komisi VIII dipindah menjadi anggota Komisi II, Ribka Tjiptaning sebelumnya anggota Komisi IX menjadi Anggota Komisi VII.
Kemudian, Johan Budi sebelummya anggota Komisi II dipindah menjadi anggota Komisi III, Gilang Dhielafararez sebelumnya anggota Komisi VI dipindah menjadi anggota Komisi III, terakhir Marinus Ghea sebelumnya anggota Komisi III menjadi anggota Komisi XI.
Berdasarkan surat tersebut, keputusan rotasi atau perubahan penugasan terhadap lima anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan berlaku mulai 18 Januari 2021.
(SR)
