Jakarta, BarisanBerita.com,- Meski pengurus lama cepat ambil sikap dengan mengganti nama FPI menjadi Front Pemersatu Islam, pihak Polri tetap kekeuh dengan putusan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) yang didasarkan pada SKB 6 menteri.
Menanggapi FPI yang berganti nama, Polri tetap akan mengacu kepada SKB yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
SKB yang dmaksud yakni SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020 dan Nomor KB/3/XII/2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.
Untuk itu, berdasarkan SKB tersebut Polri hanya akan menindak segala macam yang berbau kepada Front Pembela Islam saja. Polri tidak akan menindak Front Persatuan Islam.
“Keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Jadi hanya menyangkut FPI saja yang akan ditindak,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono melalui pesan singkat kepada Suara.com, Kamis (31/12/2020).
Sementara sebelumnya, Brigjen Rusdi mengatakan, pergantian nama FPI bukan menjadi ranah Polri. Menurutnya, soal perizinan organisasi masyarakat sudah ada yang mengatur.
“Nanti ada instasni yang menangani masalah itu (pergantian nama) . Bukan domain Polri menganai masalah perizinan organisasi kemasyarakatan,” ujarnya.
FPI Ganti Nama
Simpatisan atau eks pengurus Front Pembela Islam mendeklarasikan diri membentuk organisaai baru yang diberi nama Front Persatuan Islam. Hal itu diketahui melalui keterangan resmi yang tersebar.
Dalam keterangan resmi tersebut terdapat sejumlah nama di kepengurusan FPI yang ikut mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Di antaranya Ketua FPI Ahmad Sabri Lubis hingga Sekretaris Umum Munarwan.
