Jakarta, BarisanBerita.com,- Perhelatan mobil balap listrik Formula E pada 2022 mendatang sepertinya bakal mulus-mulus saja, pasalnya 7 fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan Hak Interpelasi. Di balik itu, ada keanehan dari sikap ngotot Anies mengggelar mobil listrik yang disebut-sebut kalah pamor, dan tak pernah banyak menggaet sponsor.
Alasan 7 fraksi menolak penggunaan hak tersebut menimbulkan tanda tanya karena menurut PDIP “pemaksaan” penyelenggaraan Formula E sangat tidak masuk akal di tengah kondisi ibu Kota yang belum pasti bebas dari covid-19. “Jangan bandingkan dengan Olimpiade Tokyo yang tetap diselenggarakan. Karena Jepang bukan Jakarta yang dilanda masalah penurunan ekonomi,” kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak.
Gilbert menambahkan, hak interpelasi diajukan fraksinya karena melihat Formula E tidak tepat diselenggarakan di saat pandemi Covid-19.
Itulah sebabnya hak interpelasi dilayangkan agar ada forum resmi Gubernur DKI Jakarta menjelaskan urgensi dari penyelenggaraan Formula E.
“Sikap yang kita tunjukan dengan interpelasi adalah untuk membela kepentingan rakyat di mana kita lihat bahwa Formula E tidak pada tempatnya dilaksanakan saat ini, mengingat keadaan pandemi yang kemudian rakyat banyak sekali yang jadi korban. Masih banyak hal urgen yang jadi prioritas yang bisa kita lakukan,” ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan tujuh fraksi yaitu Fraksi PAN, Demokrat, PKS, PKB-PPP, Golkar, Nasdem dan Gerindra sepakat menolak penggunaan hak interpelasi untuk Formula E.
Kesepakatan diambil setelah acara makan malam dan silaturahmi di Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta, Menteng Jakarta Pusat Kamis (26/8/2021).
“Jadi secara umum tujuh fraksi sepakat untuk tidak ikut interpelasi,” kata Taufik saat dihubungi melalui telepon, Jumat (27/8/2021).
Taufik mengatakan Gubernur Anies meminta penyelenggaraan Formula E tetap berjalan karena dinilai mampu menjadi pemantik kebangkitan ekonomi di Jakarta.
“Formula E salah satu cara membangkitkan ekonomi menumbuhkan kepercayaan (negara) luar kepada kita,” kata Taufik.
Di sisi lain, upaya Anies melobi 7 fraksi ke rumah dinasnya dalam rangka “meredam” hak interpelasi dinilai janggal.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan kejanggalan tersebut. Dia awalnya membahas terkait beda hak interpelasi dengan hak angket DPRD.
“Gini dimulai dari definisi apa itu interpelasi, hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan, jadi hanya meminta keterangan terhadap kebijakan strategis yang dianggap berdampak luas buat masyarakat, beda dengan hak angket, kalau hak angket, dulu ada hak angket Century, hak angket pajak, itu menyita perhatian publik, prosesnya lama dan nuansanya memang cenderung politis, karena definisinya hak angket itu adalah hak untuk melakukan penyelidikan ketika pemerintah dianggap mungkin kebijakannya melanggar UU,” kata Yunarto seperti dilansir Detik.com, Sabtu (28/8/2021).
Yunarto menilai interpelasi ini seharusnya menjadi momentum yang bisa dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta, khususnya Anies Baswedan, untuk menjelaskan dan meyakinkan DPRD DKI Jakarta berkaitan dengan pegelaran Formula E. Namun di sini, Yunarto justru melihat ada ketakutan Anies menghadapi hak interpelasi.
“Hak interpelasi ini seharusnya dilihat sebagai panggung yang bisa dimanfaatkan oleh Pemprov dalam konteks Formula E untuk mendapatkan semua dukungan, apa lagi Anies Baswedan kan orang yang senang untuk berdebat kah, untuk kemudian berdiskusi kah, karena memang orang yang senang bernarasi dan berwacana. Ketika ada kesan ketakutan terhadap hak interpelasi, kenapa saya katakan ada kesan ketakutan? Kan akhirnya tidak dihadapi, tidak mau memberikan keterangan,” ucapnya.
Yunarto menyebut ketakutan terhadap interpelasi ini lah yang akhirnya berujung pada kejanggalan terkait pelaksanaan Formula E yang tidak ingin dijelaskan Anies. Tak hanya itu, Menurutnya kejanggalan itu berujung pada kecurigaan kepada Anies terkait pegelaran Formula E.
“Ini artinya makin mengindikasikan menurut saya ya ada kejaggalan dalam pelaksanaaan Formula E yang tidak siap dijelaskan atau nggak bisa dijelaskan, sampai harus takut terhadap upaya memberikan keterangan dan malah menggunakan kekuatan adu kuat kekuatan politik dalam jumlah beasr untuk menggagalkan hal tersebut. Ini malah menambah kecurigaan menurut saya, harusnya pemerintah provinsi dalam hal ini memanfaatkan momen yang diberikan lewat interpelasi, kalau merasa kebijakannya benar, untuk kemudian menjelaskan atau mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk mendukung kegiatan ini,” tuturnya.
(BBS/wo)
