DPRD Sorot Duplikasi Anggaran di Dinas dan Sudin Dukcapil DKI TA 2019

DPRD DKI Jakarta mengkritik anak buah Gubernur DKI Anies Baswedan yang dianggap kerap membuat program yang sia-sia. Catatan tersebut disampaikan oleh anggota DPRD dari fraksi Gerindra Yudha Permana saat membacakan hasil pembahasan dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI 2019

Dalam rapat paripurna DPRD DKI, Selasa, 19 Mei 2020, Yudha menyebut banyak program DKI  bukanlah prioritas dan relevan untuk kebutuhan warga Ibu Kota.

“Setiap SKPD (satuan kerja perangkat daerah harus membuat kegiatan prioritas dan relevan untuk kebutuhan masyarakat Jakarta dan tidak membuat program-program seremonial agar kegiatan-kegiatan terukur manfaatnya dan tidak mubazir,” kata Yudha, seperti dilansir Tempo.co.id.

Menurut Yudha, SKPD harus menempatkan orang-orang yang ahli dalam pelaksanaan kegiatan anggaran. Tak lupa perlu ada koordinasi serta sinergi yang baik antar SKPD.

Soal anggaran, dewan juga menyoroti kinerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit pelaksana teknis (UPT). Yudha meminta Bappeda bersama OPD dan UPT cermat menyisir anggaran.

“Sehingga duplikasi anggaran seperti yang terjadi pada Dinas dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak terjadi lagi,” ucap dia.

DPRD DKI menyampaikan sejumlah catatan itu sebagai tanggapan LKPJ 2019 yang disampaikan Gubernur Anies Baswedan di hadapan dewan pada 12 Mei 2020. LKPJ Gubernur DKI itu memuat soal pencapaian pemerintah DKI di bidang pembangunan, ekonomi, sosial, dan lainnya.

(BBS)